Menteri Luhut Ajak 'Berkelahi' Pakai Data, PKS dan PAN Kompak Bela Amien Rais, PKB Bela Luhut

Jakarta - Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan bagi siapa pun yang ingin 'berkelahi' dengan dirinya sebaiknya pakai data, bukan asal ngomong. PKS pun membela Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais yang sempat 'diancam' akan dibuka dosa-dosanya oleh Luhut.

Mengenai adu argumen Luhut vs Amien, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai sebenarnya tidak ada yang menginginkan adanya perselisihan. Dia juga menyebut pernyataan Amien Rais soal pengibulan program sertifikasi tanah Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai bentuk kritikan.

"Tidak ada yang ingin berkelahi. Pak Amien menyuarakan masih ada ketidakadilan, dan itu jadi perhatian bersama. Adanya ingin menjaga negeri ini agar sesuai dengan konstitusi. (Ingin) memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa," kata Mardani ketika dihubungi, Senin (26/3/2018).

Mardani yakin Amien Rais memiliki data atas ucapannya yang menyebut Presiden Joko Widodo (Jokowi) 'ngibul' soal program bagi-bagi sertifikat gratis. Menurutnya, Amien Rais akan membuka data tersebut pada waktu yang tepat.

"Pak Amien pasti punya data. Akan dibuka pada waktunya. Sehingga publik tahu dan sadar pentingnya masalah pertanahan ini," tutur Mardani.

Luhut berang terhadap mantan Ketua MPR Amien Rais yang disebut menuding program sertifikasi Jokowi hanyalah bohong alias pengibulan. Luhut mengaku paham betul rekam jejak sang pengkritik yang disebutnya senior itu dan tak segan mencari dosa-dosanya.

Terbaru, Luhut berbicara soal tantangan berkelahi pakai data. Namun dia tidak menyebut siapa yang mengajak dirinya berkelahi. Itu dia sampaikan dalam acara pembekalan caleg Golkar, Minggu (25/3).

"Zaman sekarang ngibul nggak benar. Saya minta Golkar tidak ikut-ikutan, Golkar itu bicara dengan data. Bahan data ini Pak Sekjen tolong dikasih semua, Anda bicara data saja. Jadi kalau berkelahi data. Data ini bisa dipertanggungjawabkan," tukas Luhut. 

PKB Bela Luhut yang 'Tantang' Berkelahi Data

Jakarta - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) merespon positif ucapan Menko Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan yang mengatakan, jika ingin 'berkelahi' dengan dirinya sebaiknya pakai data, bukan asal ngomong. PKB setuju dengan argumen Luhut itu.

"Benar itu, apa pun tentang kondisi negara ini penting untuk berdasarkan data. Baik data formal maupun fakta-fakta lapangan, termasuk dalam persoalan penguasaan tanah ini," kata Wasekjen PKB Daniel Johan saat dihubungi, Senin (26/3/2018).

"Kita respon positif saja komentar Pak Luhut. Agar masalah ini tidak sekedar menjadi polemik yang tidak jelas, tapi juga bisa menghasilkan rumusan-rumusan kebijakan untuk mengatasi persoalan-persoalan kerakyatan," tutur Wakil Ketua Komisi IV DPR itu.

PAN ke Luhut: Jangan Kira Amien Tak Punya Data

"Jangan kira Pak Amien nggak punya data juga. Siapa yang tahu? Saya yakin Pak Amien itu guru besar yang mempunyai data-data dan dia tahu itu," kata Wasekjen PAN Saleh Partaonan Daulay kepada wartawan, Senin (26/3/2018).

"Saya kira penggunaan kata atau atau kalimat itu hindari yang merusak hubungan baik. Saya kira nggak ada yang mau berkelahi. Kalau ada yang mengkritik itu tujuannya hanya untuk memperbaiki," sebut anggota Komisi IX DPR tersebut.

Meski tak terang-terangan menyebut nama Amien Rais, ucapan Luhut langsung diasosiasikan dengan pernyataan politikus senior PAN itu. Sebab, Luhut sempat berang saat Amien menuding program sertifikasi Jokowi hanyalah pembohongan alias pengibulan. Luhut mengaku paham betul rekam jejak sang pengkritik yang disebutnya senior itu dan tak segan mencari dosa-dosanya.

"Jangan asal kritik saja. Saya tahu track record-mu kok. Kalau kau merasa paling bersih, kau boleh ngomong. Dosamu banyak juga kok, ya sudah diam sajalah. Tapi jangan main-main, kalau main-main kita bisa cari dosamu kok. Emang kau siapa?" tutur Luhut, Senin (19/3).

Adapun kritik Amien Rais ke pemerintah saat itu ialah soal pembagian sertifikat tanah yang dianggap sebagai pengibulan atau pembohongan. 

"Ini pengibulan, waspada bagi-bagi sertifikat, bagi tanah sekian hektare, tetapi ketika 74 persen negeri ini dimiliki kelompok tertentu seolah dibiarkan. Ini apa-apaan?" sebut Amien saat menjadi pembicara dalam diskusi 'Bandung Informal Meeting' yang digelar di Hotel Savoy Homman, Jalan Asia-Afrika, Bandung, Minggu (18/3). 

Share :